Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Wewenang Petugas Lapangan KB Diambil Alih BKKBN Pusat

Kunjungan BKKBN Pusat ke Pemkot Bogor

BOGOR-KITA.com – terdapat 8 kewenangan pemerintahan kota dlam hal keluarga berencana (KB). Hal ini dikemukakan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Hubungan Masyarakat BKKBN, Setia Edi saat bertandang ke Pemkot Bogor, Jumat (24/4/2015).

Rombongan BKKBN diterima    Asisten Umum Arif Mustofa Budiyanto, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dwi Roman Pudjo, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Hj. Fetty Qondarsyah dan Kepala Dinas Kesehatan dr. Rubaeah.

Setia Edi mengemukakan, mereka bermaksud mensosialisasikan tentang 8 kewenangan kota di bidang KB berdasarkan  UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Salah satunya tentang pengalihan kewenangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang semula di bawah kewenangan walikota, pada tahun 2017 menjadi kewenangan pusat.

“Petugas PLKB harus selesai diinvetarisir sebelum 31 Maret 2016 karena serah terima akan dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016. Jadi bulan November 2016 petugas PLKB sudah menjadi aparat BKKBN Pusat,” lanjutnya.

Pada pertemuan itu juga dibahas revisi PP 41 tentang Urusan Pemerintahan. “Jika sekarang namanya BPMKB, nanti menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor. Perubahan ini akan dikawal oleh Peraturan Pemerintah,” lanjut Edi.

Menanggapi hal tersebut, Arif mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor sudah membahas masalah tersebut termasuk mengenai urusan pemerintahan dalam pembentukan kelembagaan. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *