Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Walikota Diminta Libatkan Pihak Ketiga dalam Pansel Direksi PD PPJ

Bima Arya Sugiarto dan Yuddy Chrisnandi (foto dikumentasi)

BOGOR-KITA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, melalui Ketua Komisi B mengharuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membentuk Panitia Seleksi Direksi Perusahaah Daerah Passar Pakuan Jaya (Pansel Direksi PD PPJ). Pansel itu sendiri diharapkan juga diisi oleh pihak ketiga atau pihak eksternal pemkot dan PD PPJ.

Demikian mengemuka dalam dialog di Radio Megaswara, Senin (15/12), dengan nara sumber Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Teguh Rihananto, Ketua LSM Lekat Abdul Fatah dan pengamat sosial Soeprapto.

Soal Pansel Direksi PD PPJ dijadikan topik bahasan menyusul pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang mengatakan, bisa saja tidak dibentuk Pansel PD PPJ, jika Dewan Pengawas PD PPJ membuat rekomendasi bahwa kinerja direksi sekarang sudah baik. Kalau badan pengawas membuat rekomendasi seperti itu, direksi sekarang bisa saja dilanjutkan, sehingga pansel tidak perlu dibentuk.

Teguh R menegaskan, pansel PD PPJ menjadi keharusan untuk dibentuk sebagai wujud transparansi. “hal itu juga agar Direksi PD PPJ yang terbentuk nanti, merupakan hasil seleksi dari orang-orang yang terbaik,” kata Teguh.

Hal senada dikemukakan Abdul Fatah. “Mau tidak mau Walikota Bogor, BIma Arya Sugiarto harus membentuk Pansel PD PPJ,” katanya. Abdul Fatah bahkan mengharuskan adanya pihak ketiga atau pihak eksternal yang  masuk dalam Pansel Direksi PD PPJ. “Pihak ketiga menjadi penting agar akuntabilitas direksi terpilih terjamin,” katanya.

Sedangkan Soeprapto menilai perlunya kinerja Direksi PD PPJ sekarang diaudit sebagai acuan memilih direksi baru.

Seorang pendengar mengemukakan, Pansel Direksi PD PPJ menjadi keharusan, karena direksi yang sekarang terbentuk semasa walikota Diani Budiarto. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *