Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Wacana Melarang Cadar  Konteksnya Kedinasan, Sah-sah Saja

BOGOR-KITA.com, BOGOR –  Wacana yang dikembangkan Menteri Agama Fachrul Razi untuk melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah mendapat perhatian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor (FH Unpak) Raden Muhammad Mihradi S.H., M.H.

Apa kata pakar hukum tata negara ini?

Wacana yang masih dalam kajian Kementerian Agama (Kemenag) itu menurut Mihradi, sah-sah saja.

“Secara hukum administrasi, setiap instansi memiliki wewenang menentukan seragamnya berdasarkan kepantasan, etika dan keadaban. Maka, menurut pendapat saya, sah saja pemerintah melarang cadar bagi pegawainya,” kata Mihradi kepada BOGOR-KITA.com, di Bogor, Selasa (5/11/2019).

Dikatakan, larangan menggunakan cadar itu merupakan otoritas atau wewenang pemerintah yang diberikan hukum untuk mengatur karyawannya.

“Tentu kita sebagai masyarakat harus memahami hal dimaksud tanpa membenturkan dengan agama karena konteksnya kedinasan dan cadar sendiri dikalangan ulama masih berbeda pendapat. Toh pegawai pemerintah yang berjilbab tidak dilarang,” tutupnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.