Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Usulan Perda Ditolak, Ketua Fraksi Gerinda Walk Out

Pertahankan Daerah Hijau

BOGOR-KITA.com – Usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pertanian Berkelanjutan dicoret dari daftar program legislasi (prolegda) Kota Bogor tahun sidang 2015. Hal itu membuat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninggalkan  ruang sidang paripurna, Kamis (29/10).

“Saya kecewa karena usulan pembentukan perda tentang ketahanan pertanian berkelanjutan dicoret dan tidak dimasukan dalam prolegda dengan alasan yang tidak rasional serta tidak masuk akal,” ungkapnya usai meninggalkan ruang sidang.

Menurut Jenal, salah satu alasan penolakan perda itu, karena Kota Bogor dikatakan sudah tidak mempunyai lahan pertanian lagi. Kondisi lahan pertanian di Kota Bogor jua sudah tidak bisa dimanfaatkan maksimal. “Justru dengan adanya pengajuan program ketahanan pertanian berkelanjutan itu, kita harus bersama-sama mempertahankan dan menjaga lahan pertanian yang ada saat ini, bahkan kalau bisa diperluas lahan pertanian atau ruang terbuka hijau (RTH),” jelasnya.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini menegaskan, dirinya  ingin memback-up kebutuhan warga Kota Bogor terkait lahan pesawahan dan RTH. Sampai saat ini Kota Bogor masih memiliki lokasi hijau di antaranya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat,  sebagian di Utara dan Tanah Sareal. “Maka tidak ada alasan bagi Pemkot Bogor tidak melestarikan dan mempertahankan zona hijau tersebut,” tegasnya.

Dirinya juga merasa prihatin dengan kondisi kebutuhan pangan Kota Bogor saat ini, di mana stok beras hanya 3 persen dari populasi penduduk.  “Kami dari Fraksi Gerindra akan tetap memperjuangkan program itu agar masuk kedalam prolegda,” pungkasnya.[] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *