Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Usmar: Tidak Perlu Sanksi, Terpenting PT KAI Percepat Urus IMB

BOGOR-KITA.com – Tak perlu memberikan sanksi lain selain menutup sementara gedung parkir double decker milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dibangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di area Stasiun Bogor. Terpenting, mereka cepat mengurus izin yang diperlukan. “Tidak usah ada sanksi. Dengan ditutup sementara, PT KAI sudah rugi,” kata Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman kepada PAKAR di SMPN 8 Kota Bogor, Mingu (12/10).

Menurut Usmar, pemkot malah bertindak sebaliknya, yakni memberi dispensasi kepada PT KAI, agar dinas terkait mempercepat dan mempermudah pengurusan IMB.

Sebelumnya, Ketua Peradin Bogor Raya, Edison menilai Pemkot Bogor seyogyanya tetap memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan PT KAI, agar tidak menjadi preseden buruk bagi yang lain sekaligus menimbulkan efek jera bagi PT KAI dan calon pemilik bangunan lainnya.

Menurut Usmar, penutupan gedung parkir double decker sudah cukup sebagai sanksi. “Coba saja dihitung, jika motor yang masuk mencapai 6000 per hari dikali Rp6000 per motor, kerugian dalam sehari sekitar Rp30 juta. Penutupan sudah masuk hari ketiga, jika sampai sebulan kerugiannya kian besar. Jadi itu sudah cukup ditanggung oleh PT.KAI,” jelas Usmar.

Undang Bima

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono mengemukakan, akan mengundang Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto sepulang dari haji. “Banyak permasalahan yang muncul akhir-akhir ini yang perlu dikonsultasikan, dikordinasikan serta dikomunikasikan bersama walikota,” kata Untung kepada PAKAR, di Bogor, Minggu (12/10).

Menurut Untung, selain persoalan perizinan, pihaknya juga akan membahas soal pedagang kaki lima (PKL) dan transportasi. “Kita akan tingkatkan pengawasan, terutama terkait perizinan. Kami tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi peninjauan kembali izin yang sudah dikeluarkan apabila bermasalah,” tandasnya. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *