Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Tahun 2021 Bima Arya Target Sehatkan PDJT Kota Bogor

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya menjadikan penyehatan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor sebagai salah satu fokus pada 2021 mendatang. Penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor yang mengelola bus Trans Pakuan yang sekarang sudah tidak jelas operasinya itu dilakukan dengan mengajukan perubahan bentuk badan usaha dari perusahaan daerah menjadi perumda.

Perubahan tersebut diajukan dalam Raperda Perumda Jasa Transportasi, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (9/11/2020).

Dalam paripurna tersebut disampaikan empat rancangan peraturan daerah (raperda), meliputi, Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Raperda Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Raperda APBD 2021, dan Raperda Perumda Jasa Transportasi,.

Dalam rilis protokol dan komunikasi dan pimpinan (prokompim), Bima menjelaskan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga untuk optimalisasi pelayanan publik bidang transportasi serta mendorong perekonomian dan pembangunan, maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Jasa Transportasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor.

Dalam Raperda ini diatur juga restrukturisasi untuk menyehatkan Perumda Jasa Transportasi agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja, menambah dividen dan pajak serta menghasilkan produk dan layanan yang kompetitif melalui restrukturisasi regulasi, keuangan, manajemen, operasional, sistem, prosedur serta menata hubungan fungsional antara Pemkot dengan perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang transportasi.

Dalam RAPBD 2021 disebut ada 5 fokus pembangunan, salah satunya terkait transportasi. Hal ini masuk dalam program prioritas RPJMD.

Bima mengucurkan Rp621 miliar untuk program prioritas RPJMD tersebut, dengan  fokus pada penataan transportasi publik dan infrastrukturnya, penataan kawasan Suryakencana, alun-alun dan Stasiun Kereta Api Bogor, serta naturalisasi Ciliwung. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *