Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Sidak ke Kelurahan, Komisi IV DPRD Kota Bogor Sebut Aplikasi Solid Belum Tersosialisasi Baik

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan sidak pelayanan aplikasi sosial terpadu (Solid) di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat.

Sidak yang dipimpin oleh ketua Komisi IV, Said Muhamad Mohan dan diikuti oleh Devie Prihartini Sultani serta Achmad Rifky Alaydrus  itu untuk memastikan aplikasi yang dirilis oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor itu sudah tersosialisasikan.

Ketua Komisi IV, Said Muhamad Mohan mengatakan, pihaknya menemukan fakta bahwa aplikasi Solid belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan petugas di kelurahan.

“Dari hasil pengecekan ternyata belum tersosialisasi secara maksimal kepada masyarakatnya, kepada para petugas di kelurahan juga masih banyak yang belum tahu,” ucap Mohan, Jumat (28/5/2021).

Mohan juga mengungkapkan baru satu orang saja yang menggunakan aplikasi Solid tersebut dan itu sangat disayangkan olehnya. Sebab, menurutnya aplikasi ini seharusnya menjadi ujung tombak bagi Dinsos untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat di Kota Bogor.

“Hasil monitoring tadi, masyarakat masih belum tahu, belum mengerti. Sedangkan dari kelurahan masih belum cakap dan rencananya besok kita akan melakukan sidak lagi di satu atau dua kelurahan untuk selanjutnya akan kita intens berkomunikasi dengan dinsos,” katanya.

Dengan adanya temuan ini, Mohan mengaku akan melakukan sidak lebih lanjut ke beberapa kelurahan lagi sebelum menggelar rapat dengan Dinsos.

“Jadi poinnya, jangan sampai akses kebutuhan layanan dasar masyarakat, hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas BPJS PBI itu sampai kesulitan. Di satu sisi kita ingin mendapatkan data yang berkualitas, tapi di sisi lain kita ingin alurnya itu tidak mempersulit masyarakat. Kita akan evaluasi dan komunikasi dengan Dinsos,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.