Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Setahun Covid-19, Pemkot Bogor Lakukan Sejumlah Langkah, Genap Ganjil Paling Efektif

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Satu tahun sudah pandemi covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Berbagai langkah terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengatasinya.

Mulai dari kampanye masif protokol kesehatan (prokes), Jaring Pengaman Sosial (JPS) hingga vaksinasi bagi masyarakat Kota Bogor. Langkah paling efektif adalah kebijakan genap ganjil.

Selain itu, Pemkot Bogor juga sudah melakukan upaya-upaya  yang berkaitan dengan pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung lainnya.

“Semua sudah kita lakukan secara maksimal selama satu tahun ini. Langkah final penuntasan masalah covid ini memang seharusnya adalah vaksinasi. Dan Alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber – sumber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Balai Kota, Kamis (4/3/2021).

Dedie menyebutkan, dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa, akan ada 700-800 ribu warga yang akan mendapat vaksin dan saat ini proses vaksinasi masih terus berjalan

Menurut Dedie, ada kebijakan-kebijakan yang memang ternyata sangat cocok sebagai upaya menurunkan tingkat penularan corona. Salah satunya adalah kebijakan ganjil genap.

“Ganjil Genap memang ternyata berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan dari pertemuan warga dari luar Kota Bogor menuju Kota Bogor,” sebutnya.

Namun diakuinya ada risiko dampak ekonomi yang terjadi. Untuk itu, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat melakukan relaksasi dengan meniadakan ganjil genap sementara.

Data menunjukan, secara keseluruhan, kata Dedie, baru kali ini ditemukan grafik penurunan jumlah kasus harian. Dihitung sejak puncak pandemi 19 Maret 2020 hingga 16 Februari 2021.

“Tapi setelah 16 Februari 2021 yani sejak diberlakukan genap dan ganjil baru terlihat ada grafik penurunan,” tuturnya.

Pemkot Bogor juga terus menambah fasilitas isolasi bagi para pasien covid-19. Sejak awal pandemi melanda, Pemkot Bogor baru memiliki 8 ruangan bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor yang merupakan ruangan penyakit emerging tertentu, bukan untuk pasien Covid-19.

“Saat ini Alhamdulillah, di RSUD saja bisa mungkin menampung lebih dari ada 250 pasien. Jadi, memang selama satu tahun itu kita terus menerus upayakan semaksimal mungkin RSUD ini bisa menampung masyarakat yang terdampak atau tertular Covid-19,” tuturnya.

Tak hanya itu, pemkot juga terus menambah alat – alat kesehatan untuk penanganan pasien covid-19, seperti ventilator. Awalnya RSUD hanya memiliki 7 unit ventilator dan saat ini sudah lebih dari 40 unit ventilator.

Termasuk penambahan jumlah personel perawatan penanganan kesehatan atau tenaga kesehatan (nakes).

“Jadi, memang banyak hikmah di balik semua ini. Ke depan Insya Allah kita lebih siap. Apalagi dengan kombinasi dari kebijakan daerah, kemudian juga kebijakan pusat mengadakan vaksin dan juga dukungan dari masyarakat terutama masyarakat sekarang lebih banyak yang aware,” katanya.

Dari sisi penganggaran kata Dedie, sejak tahun lalu refocusing lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah dilakukan. Pengalihan anggaran itu untuk penanganan Covid-19 termasuk BTT, pembelian peralatan medis, pembayaran nakes, hingga JPS.

Sementara dari tingkat kepatuhan (protokol kesehatan) sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor tingkat kepatuhan memakai masker ada di 92 persen.

“92 persen itu tinggi sekali, bukan daerah yang dianggap tidak patuh,” katanya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.