Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Semrawut Truk Tambang di Bogor Terus Berlanjut, Aktivis Jalur Tambang Beberkan Hal Ini

BOGOR-KITA.com, RUMPIN – Aktivitas truk tambang di area pertambangan dan jalur distribusi tambang semakin semrawut bak tanpa aturan. Hal ini diungkapkan sejumlah aktivis lingkungan di wilayah eksploitasi dan distribusi tambang.

“Kami meminta Pemkab dan Dishub untuk menertibkan truk tambang yang melanggar jam operasional. Truk tambang lalu lalang di saat jam-jam sibuk saat aktivitas warga sehari-hari,” ungkap Yusman (36) kepada wartawan, Selasa (4/12/2024).

Hal senada dibeberkan Junaedi Adi Putra Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT). Sampai sekarang, belum ada tindakan konkret dari Pemkab Bogor untuk menegakkan Perbub Bogor 56 tahun 2023, dan akan menambah petugas dan membuat portal pembatas di beberapa tempat.

“Faktanya, sangat berbeda dengan tindakan dan langkah yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangsel. Mereka sudah melakukan pemasangan portal di beberapa titik untuk membatasi gerak truk tambang. Tidak hanya banyak wacana tapi faktanya nggak ada,” tegas Kang Jun.

Hal ini, sambungnya, menjadi gambaran dan dugaan bahwa para pejabat dan aparat di Pemkab Bogor mempunyai kepentingan di persoalan mobilisasi truk tambang, serta membiarkan warga terus menjadi korban.

“Pembiaran semacam ini harus dicegah. Jangan sampai masyarakat jenuh dan mengambil tindakan sendiri dalam upaya penegakan Perbub 56 tahun 2023,” cetus alumni Universitas Pamulang ini.

Kang Jun menegaskan, memang solusi atas kemacetan, polusi, kecelakaan lalu lintas dan dampak negatif lain akibat eksplorasi tambang adalah pembangunan jalur khusus tambang. Namun sampai pilkada berakhir, rencana itu belum juga terwujud nyata.

Menurut Kang Jun, jajaran aparatur Pemkab Bogor jangan seolah lepas tanggung jawab. Apalagi berlindung di balik wacana rencana pembangunan jalur khusus tambang yang sampai saat ini janji itu tidak terbukti.

“Alternatif nya saat ini adalah penegakan jam operasional dibarengi dengan sanksi hukum bagi truk tambang yang melanggar jam operasional. Maka lakukanlah tugas dengan baik, tegas dan tak perlu banyak wacana maupun janji apalagi pencitraan,” tandas Junaedi Adi Putra. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *