Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Rudy Susmanto Komitmen Terus Perkuat Sistem dan Budaya Antikorupsi di Pemkab Bogor

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan dirinya berkomitmen untuk terus memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Demikian ditegaskan Rudy Susmanto di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada kegiatan rapat koordinasi tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama dengan KPK RI, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21/5/2025).

Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asisten, Inspektur, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan BUMD, dan jajaran Camat.

Rudy Susmanto menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi data aset milik pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, langkah ini krusial dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.

Untuk itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi struktural, salah satunya melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu contoh yang disampaikannya adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja), padahal jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.

“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” tandas Rudy.

Rudy menambahkan, SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan diperkuat agar lebih jemput bola kebutuhan masyarakat, sebagai respons terhadap beban pelayanan yang semakin besar akibat jumlah penduduk yang terus bertambah. Ia pun meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret yang akan ditempuh Pemkab Bogor.

“Saya berterima kasih kepada tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK. Kemudian seluruh insan media yang selama ini telah membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya. Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” tutup Rudy Susmanto. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *