Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Rencana Aktivasi Car Free Day Kota Bogor Disambut Baik DPRD

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mengkaji ulang wacana pelaksanaan kembali Car Free Day (CFD). Rencana ini mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, kegiatan CFD penting untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat serta menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyediakan ruang olahraga publik.

“Ini adalah langkah yang baik dan tentunya juga mendapatkan dukungan dari kami di DPRD Kota Bogor. Agar masyarakat juga mendapatkan fasilitas untuk bisa hidup sehat,” ujar Zenal, Jumat (25/5/2025).

Lebih lanjut, Zenal menilai CFD tak hanya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan ruang publik yang ramah pejalan kaki, mengurangi polusi udara, serta memperkuat interaksi sosial antarwarga.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan CFD tidak berubah menjadi ajang pasar tumpah. Oleh karena itu, penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pengelolaan lapangan perlu dirancang dengan matang.

Senada, anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara menilai CFD adalah agenda positif yang perlu didukung agar dapat kembali terlaksana dengan baik.

Banu menekankan pentingnya landasan hukum agar kegiatan CFD bisa terus berlangsung secara berkelanjutan. Ia mendorong Pemkot untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum pelaksanaan CFD.

“Sehingga output yang kita harapkan bisa terwujud yaitu mewujudkan lingkungan inklusif bagi warga serta lingkungan yang sehat melalui pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor saat CFD berlangsung,” ungkapnya.

Selain itu, Banu juga menyebutkan bahwa kembalinya CFD berpotensi menghidupkan kembali sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku UMKM.

“Di samping itu, kembalinya CFD bisa menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan yang sedang lesu lewat pemberdayaan UMKM,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *