Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Rawan Bocor, DPRD Minta Retribusi Sampah Kabupaten Bogor Dibayar Cashless

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Heri Gunawan menjelaskan, retribusi sampah disarankan menggunakan sistem non tunai atau cashless.

“Karena hari ini pembayarannya masih menggunakan cara konvensional atau bayar manual, sehingga ada banyak kebocoran. Maka perlu adanya inovasi baru dalam menggali restribusi sampah ini,” kara Heri di Cibinong, Selasa (11/11/2025).

Politisi Gerindra itu memaparkan, retribusi sampah bisa diubah dengan cara digitalisasi yang langsung terintegrasi dengan Bappenda Kabupaten Bogor.

“Jadi saran saya, retribusi sampah itu dilakukan dengan cara pembayaran secara digital, seperti virtual account dan pembayaran sejenisnya,” jelas dia.

Meski demikian, DLH Kabupaten Bogor harus terlebih dahulu melakukan pendataan ulang agar tidak ada masyarakat ataupun perusahaan yang terlewatkan untuk difasiltasi pembuangan sampahnya.

“Datanya dirapihkan dan integritaskan ketika nanti saat digitalisasi dilakukan, tidak ada yang tertinggal. Masyarakat pun bisa komplain melalui digital jika sampah mereka tidak terangkut,” jelas dia.

Dengan begitu, Heri Gunawan menyakini akan mengurangi kebocoran PAD dari retribusi sampah yang saat ini dilakukan oleh DLH Kabupaten Bogor.

“Restribusinya kita terima, masyarakat terfasilitasi. Sehingga defisit APBD 2026 bisa teratasi dan pembangunan di Kabupaten Bogor bisa merata” tutup dia. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *