Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

PPDB, Warga Bojongkulur Tuntut Sekolah Negeri setingkat SMP – SMA

BOGOR-KITA.com, GUNUNGPUTRI – Jelang masa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2024 warga Desa Bojongkulur kembali merasakan sulitnya mengakses sekolah negeri karena lokasinya yang jauh dan berada diluar Desa Bojongkulur.

Sistem zonasi yang merupakan kuota terbesar dalam PPDB merugikan warga Bojongkulur karena jarak sekolah yang jauh dari Bojongkulur, baik itu SMP, SMA maupun SMK.

Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah sudah sejak lama miris melihat kondisi ini dan telah berupaya mengusulkan  pendirian SMP/SMA Negeri (sederajat) kepada Pemda Kabupaten Bogor.

Namun usulan tersebut terkendala tidak tersedianya lahan milik pemerintah yang mencukupi dibangunnya sekolah negeri.

Ironisnya di Bojongkulur terdapat tiga sekolah swasta yang berdiri di lahan milik pemerintah.

Sekolah Swasta Wajib Miliki Lahan Sendiri

Pada tanggal 5 Mei 2014 terbit Permendikbud yang mewajibkan semua satuan pendidikan hanya bisa mendirikan sekolah di lahan milik sendiri (tanah atas nama penyelenggara pendidikan).

Bagi sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri di lahan milik pemerintah, diberikan waktu selama 10 tahun sejak 2014 untuk menjalankan aturan ini paling lambat Mei 2024.

Di Desa Bojongkulur terdapat 3 sekolah swasta yang berdiri di lahan Fasos / Fasum milik pemerintah, yaitu di Vila Nusa Indah 2, Bumi Mutiara dan di Vila Nusa Indah 3.

Pada 18 April 2024 Kepala Desa Bojongkulur Firman Riansyah bersurat ke Bupati Bogor untuk mengingatkan pemberlakuan aturan ini

“Kami telah menyurati Bupati Bogor agar menjalankan aturan ini sesuai Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014” tegas Firman Kamis 23 Mei 2024.

Selanjutnya Firman menjelaskan bahwa pada hari Rabu 22 Mei 2024 dibuat angket Jajak Pendapat Warga Bojongkulur yang pada Kamis pagi telah diisi lebih dari 600 warga.

Hasilnya, hampir semua responden mendukung diselenggarakannya sekolah Negeri baik itu SMP/MTS maupun SMA/MA/SMK di lahan fasum milik Pemkab Bogor yang selama ini digunakan pihak swasta. Jajak pendapat warga masih berlangsung hingga berita ini ditulis.

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.