Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Potensi Pariwisata Indonesia Masih Sangat Besar, Pemerintah dan Swasta Harus Perkuat Kolaborasi

BOGOR–KITA.com, BOGOR — Pemerhati ekonomi, keuangan dan fiskal sekaligus pengajar Sekolah Bisnis IPB University, Hendro Sasongko, menilai sektor pariwisata Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas dan berpotensi besar meningkatkan devisa maupun pendapatan negara.

Menurut Hendro, sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan cukup tinggi dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 mencapai 3,96 persen dengan devisa sebesar USD 18,27 miliar.

“Devisa pariwisata tahun 2025 tumbuh 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi,” ujar Hendro Sasongko, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, terdapat empat subsektor utama yang menopang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yakni jasa penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, ekonomi kreatif, serta jasa lainnya termasuk agen perjalanan dan destinasi rekreasi.

Hendro menegaskan, keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media hingga lembaga keuangan dalam konsep kolaborasi hexa-helix.

“Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia regulasi, infrastruktur dan pembangunan SDM. Sementara pihak swasta berperan dalam penyediaan fasilitas dan layanan, termasuk inovasi serta akses keuangan,” katanya.

Ia menambahkan, regulasi yang dibuat pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan pariwisata yang inklusif tanpa meminggirkan masyarakat lokal maupun pelaku UMKM.

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan berwawasan lingkungan atau ecotourism juga dinilai semakin penting untuk dikembangkan di Indonesia.

“Model pengelolaan berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal saat ini terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan sektor pariwisata nasional,” jelasnya.

Terkait kontribusi terhadap pendapatan negara, Hendro menjelaskan sektor pariwisata memberikan pemasukan melalui pajak hotel, restoran, hiburan, PPN, PPh, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Tak hanya itu, sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap devisa negara melalui kunjungan wisatawan mancanegara yang berdampak pada penguatan cadangan devisa dan peningkatan PDB nasional.

“Pengembangan sektor pariwisata juga berdampak langsung terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan kunjungan 7,6 juta wisatawan mancanegara pada 2026 dengan proyeksi devisa mencapai USD 24,7 miliar dan kontribusi 4,7 persen terhadap PDB.

Namun demikian, Hendro mengingatkan target tersebut tetap harus memperhatikan kondisi global, termasuk konflik geopolitik dan dinamika ekonomi dunia.

“Secara umum masih cukup luas ruang pertumbuhan sektor pariwisata, yang berarti juga masih besar potensi untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap devisa dan pendapatan negara,” pungkasnya.[] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *