Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Perhutani dan Kejaksaan Agung RI Teken Kerjasama Hukum

BOGOR-KITA.com – Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertempat di Gedung Manggala wanabakti Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Penandatanganan nota kesepahaman penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara antara Perum Perhutani dengan Kejaksaan Agung ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi  Perhutani serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi  Perhutani maupun Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama kedua pihak ini merupakan kerjasama lanjutan antara Perhutani dengan Jamdatun Kejaksaan Republik Indonesia sebelumnya pada tanggal 29 April 2016, meliputi kerjasama pemberian bantuan hukum (mewakili), pemberian pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain seperti mediator atau fasilitator.

Dalam sambutannya, Denaldy menyatakan kerjasama ini sangat positif guna menghindari terjadinya masalah atau sengketa hukum. Kejaksaan RI dapat membantu memberikan pertimbangan hukum termasuk pendampingan dalam pembuatan produk-produk hukum di Perum Perhutani.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola 2,4 juta hektar hutan di Pulau Jawa dan Madura, Perhutani seringkali menghadapi persoalan kompleks dalam mengamankan kawasan hutan Negara dan aset-aset perusahaan. Guna mengantisipasi dan menghadapi permasalahan atau sengketa hukum khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Perhutani maupun Anak Perusahaan-nya, maka sangat perlu adanya kerjasama seperti ini,” ujar Denaldy.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati pada kesempatan itu menyatakan mendukung kerjasama tersebut.

“Kami sangat mendukung kerjasama ini. Dengan adanya kerjasama ini, kami dapat membantu Perum Perhutani dalam mengamankan sumber daya hutan sebagai salah satu aset negara,” katanya. [] Admin/Rilis Perhutani

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *