Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pengelola Terminal Baranangsiang Tunggak PBB-P2 13 Tahun, Bapenda Kota Bogor Pasang Plang

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bogor memasuki tahap penindakan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang plang peringatan di objek pajak yang dikelola PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI), pengelola Terminal Baranangsiang, Rabu (21/10/2026).

Langkah tersebut dilakukan setelah perusahaan tercatat memiliki tunggakan PBB-P2 selama periode 2013 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp11,7 miliar.

Pemasangan plang melibatkan Komisi II DPRD Kota Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor. Kegiatan dipimpin Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Abdul Wahid menjelaskan, pemasangan plang tidak hanya menjadi penanda adanya tunggakan pajak, tetapi juga bentuk sanksi sosial agar pihak pengelola segera menyelesaikan kewajibannya.

“Ini merupakan salah satu objek pajak yang belum menunaikan kewajibannya dari tahun 2013 sampai 2026. Total besaran tunggakan pajaknya mencapai sekitar Rp11,7 miliar,” ujar Abdul Wahid.

Sebelum melakukan penindakan di lapangan, Bapenda dan Kejari Kota Bogor mengaku telah menempuh pendekatan persuasif melalui pemanggilan resmi. Masing-masing instansi disebut telah melayangkan dua kali pemanggilan kepada pihak pengelola.

Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian tunggakan. Bapenda berencana kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap PT PGI pada awal November 2026.

“Bapenda dan kejaksaan masing-masing sudah dua kali melakukan pemanggilan. Insyaallah awal bulan depan kita jadwalkan pemanggilan ketiga. Ini upaya kita untuk terus mengingatkan,” katanya.

Abdul Wahid menambahkan, pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila terdapat kendala keuangan, pembayaran secara bertahap dapat menjadi alternatif selama wajib pajak menunjukkan iktikad baik.

“Kalau mereka beritikad baik belum sanggup melakukan pembayaran, baru melakukan pencicilan. Boleh, kan sesuai aturan juga diperbolehkan. Tapi kan sampai saat ini mereka belum sempatkan,” ungkapnya.

Meski demikian, Bapenda akan mengevaluasi langkah berikutnya apabila pemanggilan ketiga tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian. Upaya hukum, termasuk pemberian somasi dan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Pajak, disebut menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan.

“Jika mereka masih ‘bandel’ dan tidak mau bayar, kita terpaksa mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya seperti menyampaikan somasi hingga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Pajak untuk tindakan penyitaan atau penyegelan,” tegas Abdul Wahid.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, menilai penanganan tunggakan PT PGI perlu menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mengurangi piutang pajak daerah. Menurutnya, nilai piutang pajak yang terakumulasi sejak 2013 mencapai sekitar Rp644 miliar.

Angka tersebut dinilai menjadi tantangan bagi Pemkot Bogor dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Karena itu, DPRD mendorong Bapenda memprioritaskan penagihan terhadap wajib pajak dengan nilai tunggakan besar.

“Piutang pajak daerah yang terakumulasi sejak 2013 jumlahnya sangat signifikan, secara keseluruhan mencapai Rp644 miliar. Ini angka yang cukup fantastis. Langkah hari ini adalah ikhtiar nyata untuk menambah pendapatan dari potensi yang selama ini belum tertagih,” kata Rifki.

Ia juga menyoroti kewajiban pajak PT PGI sebagai pihak ketiga yang mengelola Terminal Baranangsiang. Menurutnya, status terminal sebagai aset milik Kementerian Perhubungan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak menghilangkan kewajiban pajak atas objek tersebut sesuai ketentuan.

“Alasan penunggakan biasanya klise, seperti tidak ada anggaran. Tapi intinya mereka belum ada keinginan untuk membayar. Terminal ini memang aset kementerian pusat yang dipihak-ketigakan, tetapi pihak ketiganya ini abai. Padahal Pemkot Bogor melalui Bapenda berhak menerima PBB-P2 dari objek tersebut,” ujarnya.

Rifki berharap, penertiban tidak berhenti pada satu objek pajak, tetapi dilanjutkan secara bertahap terhadap para penunggak dengan nilai piutang terbesar di Kota Bogor.

“Kami minta penindakan dimulai dari klaster penunggak terbesar dulu. Kami berharap para penunggak pajak memiliki iktikad baik, minimal hadir memenuhi undangan pemanggilan Bapenda untuk bernegosiasi terkait skema penyelesaian teknisnya,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *