Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pencabutan Moratorium Daerah Jadi Harapan DPRD Jabar di Momentum HUT ke-78 RI

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah, khususnya bagi Provinsi Jawa Barat. Dibuka kembali pembentukan daerah otonomi baru menjadi harapan DPRD Jawa Barat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI.

“Dirgahayu RI ke-78, alhamdulilah. Tadi arahan dari Presiden RI Joko Widodo sangat jelas (dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia), agar Indonesia menjadi negara maju dan dikagumi di 2045,” tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, di Bandung, Rabu (16/8/2023).

“Tadi disampaikan juga soal bantuan ke desa sangat penting untuk pemerataan pembangunan. Untuk Jabar, berharap demi pemerataan pembangunan perlu pemekaran daerah di 9 kabupaten atau kota,” sambungnya.

Menurut Achmad Ru’yat, pemekaran daerah bagi Jabar sangat mendesak. Jumlah daerah atau kabupaten dan kota di Jabar belum ideal jika melihat jumlah penduduk Jabar yang hampir mencapai 50 juta jiwa. Jumlah penduduk Jabar hampir 50 juta jiwa, tetapi jumlah daerahnya hanya 27 kabupaten atau kota.

Sementara Jawa Tengah, jumlah penduduknya sekitar 36 juta jiwa lebih tetapi jumlah kabupaten dan kotanya 35. Sama halnya dengan Jawa Timur, jumlah penduduknya  sekitar 40 juta jiwa tetapi jumlah kabupaten dan kotanya di angka 38.

Alhasil dengan jumlah daerah tersebut berpengaruh terhadap bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN yang porsinya tidak seimbang. “Sehingga untuk keadilan dan pemekaran, kami berharap pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah khusus untuk Jabar,” tegasnya.

Achmad Ru’yat pun berharap moratorium pemekaran daerah menjadi fokus Presiden Joko Widodo maupun presiden berikutnya. Selain itu diharapkan DPR RI turut mendorong dibukanya pemekaran daerah.

“Ini harus menjadi fokus presiden Joko Widodo dan presiden mendatang, dan DPR RI. Supaya pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih cepat. Sesuai dengan pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *