Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkot Bogor Rencana Merger 23 SD Negeri, DPRD Minta Kajian Matang

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggabungkan atau merger 23 SD Negeri menjadi 11 sekolah mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, kebijakan tersebut harus berbasis pada kajian yang komprehensif.

“Kalau merger untuk SD Negeri dengan alasan kekurangan guru, ya itu harus dikaji dulu. Harus ada pengkajian yang matang,” ujar Ence, Rabu (13/8/2025).

Ia mengatakan, kekurangan tenaga pendidik merupakan persoalan yang terjadi di hampir semua daerah, baik kota maupun kabupaten. Di Kota Bogor sendiri, kekurangan guru mencapai 1.000 hingga 1.200 orang.

Kondisi ini, lanjut Ence, memang dapat menjadi alasan logis bagi pemerintah untuk melakukan penggabungan sekolah.

“Saya setuju kalau itu langkah terbaik untuk Kota Bogor, tapi harus ada kajian dulu, termasuk soal nomenklatur dan teknisnya,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan, secara jumlah sekolah per kecamatan atau kelurahan, Kota Bogor tidak mengalami kelebihan SD Negeri. Namun, terdapat beberapa sekolah yang kekurangan murid, bahkan jumlah rombongan belajarnya hanya satu atau dua kelas.

“Kalau kondisinya seperti itu, ditambah kekurangan guru dan kualitas sekolahnya belum baik, ya artinya sekolah itu bisa saja digabung,” jelasnya.

Diketahui, rencana merger SD Negeri ini tengah disiapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Kebijakan tersebut bertujuan mengatasi kekurangan hampir 600 guru SD serta 43 posisi kepala sekolah. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.