Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pemkot Bogor Lanjutkan WFH ASN, Efisiensi Operasional Jadi Pertimbangan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dipastikan masih akan berlanjut.

Pemkot Bogor menilai pola kerja dari rumah tersebut memberikan manfaat terhadap efisiensi penggunaan anggaran, khususnya untuk kebutuhan operasional gedung pemerintahan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan penerapan WFH tidak hanya memberikan fleksibilitas bagi ASN, tetapi juga mengurangi penggunaan berbagai fasilitas perkantoran pada hari tertentu.

Mulai dari pemakaian pendingin ruangan (AC), listrik hingga air mengalami penurunan ketika sebagian pegawai menjalankan tugas dari rumah.

“Sama (diperpanjang). Skema WFH terbukti efektif dan memangkas biaya operasional kantor. Misalnya penghematan penggunaan AC, listrik dan air di hari Jumat mampu menghemat sekitar Rp1 miliar lebih per bulan untuk keseluruhan kantor Pemda,” ujar Dedie, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, besarnya potensi penghematan tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Bogor mempertahankan skema kerja fleksibel bagi ASN.

Meski demikian, Pemkot Bogor tidak serta-merta menganggap WFH sebagai kebijakan tanpa catatan. Dampaknya terhadap kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian.

Dedie memastikan pengawasan terhadap ASN tetap dilakukan agar penerapan WFH tidak mengurangi produktivitas maupun mengganggu pelayanan publik.

Pemkot Bogor juga akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Evaluasi ini sekaligus menjadi bahan untuk menentukan pola penerapan WFH ke depan.

“Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pertengahan bulan Agustus ini dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah,” kata Dedie.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Bogor akan menilai keseimbangan antara efisiensi belanja operasional dengan kebutuhan menjaga kualitas kinerja ASN dan pelayanan publik. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *