Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkab Bogor Targetkan Serapan Anggaran 2025 Capai 99 Persen

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan serapan anggaran tahun 2025 mencapai 99 persen atau sekitar Rp11,9 triliun dari total APBD sebesar Rp12,4 triliun.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menjelaskan bahwa masih ada sejumlah dana yang belum tercatat, terutama dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan dari retribusi daerah. Meski demikian, target serapan tetap dipatok tinggi.

“Target serapan 99 persen karena masih ada dana transfer dan retribusi yang belum masuk pencatatan. Untuk belanja, dari Rp12,4 triliun baru tercatat sekitar Rp10,5 triliun, padahal targetnya sekitar Rp11,9 triliun atau 99,5 persen. Untuk PAD, sudah sesuai target,” ujar Wildan, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, dana transfer dari pemerintah pusat akan diterima pada akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember 2025, dengan nilai sekitar Rp70 miliar. Sementara retribusi daerah berasal dari sejumlah dinas penghasil, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), retribusi reklame, parkir, dan kebersihan.

Untuk sisi belanja, saat ini realisasinya masih di bawah 90 persen, tepatnya sekitar 84 persen. Hal itu disebabkan masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ).

“Sekarang tinggal tiga SKPD yang belum masuk, yaitu PUPR, DPKPP, dan Dispora. Di Dispora ada proyek fisik seperti GOR Rancabungur. Sedangkan di DPKPP, salah satunya pembangunan masjid yang mendapat perpanjangan waktu sekitar 30 hari,” jelasnya.

Meski demikian, Wildan optimistis seluruh target pendapatan dan belanja APBD 2025 dapat tercapai. Menurutnya, tidak ada kendala berarti karena yang tersisa hanya kelengkapan administrasi dari pihak ketiga.

“Kalau administrasi sudah lengkap, proses pencairan cepat. Di kami paling satu sampai dua hari, bahkan kadang pagi masuk sore sudah cair,” tutupnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *