Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkab Bogor Minim Anggaran untuk Korban Gempa Sukabumi 

BOGOR-KITA.com, LEUWILIANG – Di tengah kabar terbatasnya anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) tahun 2023 yang dimiliki Pemkab Bogor, namun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten (DPKPP) tetap terus melanjutkan proses assesment para korban bencana Gempa Sukabumi di Leuwiliang dan sekitarnya.

Kepala DPKPP Pemkab Bogor, Teuku Mulya mengatakan, meski ketersediaan anggaran BTT sudah minim, tapi pihaknya akan mengajukan anggaran penanganan dampak bencana gempa Sukabumi melalui anggaran BTT.

“Jadi anggarannya diajukan dari BTT. Tapi nantinya penanganan bagi korban bencana gempa diprioritaskan untuk korban yang rumahnya mengalami rusak berat,” ujar Teuku Mulya, Kepala DPKPP Pemkab Bogor, Jum’at (22/12/2023).

Hal ini diamini oleh jajarannya, Kepala Bidang Perumahan DPKPP Pemkab Bogor Iin Kamaludin yang menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus bekerja melakukan assesment bersama sejumlah pihak terkait lainnya.

“Sampai saat ini assessment masih berlangsung dan tim masih bekerja. Hasil assesment belum selesai, masih rekapitulasi dan tim belum laporan ,” ujarnya.

Iin melanjutkan, data assessment dan data usulan masih terus berkembang. DPKPP melakukan kajian lanjutan ini berdasarkan data kaji cepat BPBD dan adanya laporan dari desa/kecamatan dan masih terus berkoordinasi.

DPKPP, lanjutnya, melakukan assesment terhadap rumah – rumah yang terdampak gempa. Nantinya, yang masuk kategori rumah rusak berat yang menjadi skala prioritas untuk mendapatkan bantuan.

“Setelah hasil proses assesment sudah lengkap, selanjutnya dilaporkan serta diusulkan untuk dapat bantuan melalui BPKAD. Sepanjang anggaran BTT nya tersedia dan pokmasnya siap, maka bisa langsung diproses,” tukas Iin Kamaludin. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.