Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pemkab Bogor Jadi Pilot Project Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menteri Johana dan Bupati Nurhayanti

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jadi pilot project penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI  menetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor jadi pilot project percepatan implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilaan anak Pidana Anak (PPA). Ekspose penetapan disampaikan dilakukan di Pemerinta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Yohana Yembise di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin (20/4/2015).

Dalam ekspose, Yohana mengatakan, pilot project tersebut dilandaskan pada beberapa indikator perlindungan khusus dan program penguatan perlindungan anak. Indikator perlindungan khusus antara lain dilakukan melalui adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adanya gugus perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 28 kecamatan, serta adanya satgas perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 98 desa/kelurahan dan lainnya.

 Bupati Bogor, Nurhayanti mengungkapkan, kebijakan pembangunan bagi perlindungan anak dan peremberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor, akan diperioritaskan bagi program dan kegiatan perlindungan anak dan pemeberdayaan perempuan dalam komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di mana terlihat belanja publik dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015 masih lebih besar dari belanja aparatur. Artinya APBD Kabupaten Bogor masih mendukung peningkatan pencapaian kesejahteraan bagi peningkatan kualitas adan dan pemberdayaan perempuan.

 “Untuk alokasi belanja bidang pendidikan sebesar 30 persen, sementara untuk bidang kesehatan dialokasikan 17 persen. Dengan anggaran tersebut, alhamdulilah rata-rata masyarakat dapat menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, dan dapat merealisasikan 15 ribu wajib belajar dari APBD dan 5 ribu wajib belajar dari APBN,” terang Yanti.

Lebih lanjut Nurhayanti mengatakan, untuk kebijakan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perlindungan anak, implementasi program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Bogor, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kabupaten layak anak. Indikator kKabupaten layak anak  yang sudah dicapai oleh Kabupaten Bogor salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2015 tambahan lembaran daerah nomor 83 tentang Perlindungan  Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

 “Bukan tanpa kerja keras Kabupaten Bogor bisa menjadi pilot project  percepatan SPPA. Perlu beberapa kegiatan nyata dalam rangka sosialisasi SPAA, simulasi ntuk penyidik, jaksa dan hakim dan lain sebagainya,’ kata Nurhayanti.

Nurhayanti menambahkan, keberhasilan ini didukung Kabupaten Bogor yang sudah menciptakan kesetaraan gender. [] Admin

Jhatumbnail

Menteri Johana, Bupati Nurhayanti dan Kepala PN Cibinong

Jhatumbnail

Mendengakan proses penanganan kekerasanterhadap perempuan dan anak di PN Cibinong 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *