Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemkab Bogor Belum Ajukan PSBB

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor belum mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan.

Hal ini dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin dalam jumpa pers melalui video conference, Kamis (2/4/2020).

PSBB yang dituangkan dalam peraturan pemerintah PP 21 tahun 2020, berpotensi memiliki konsekuensi cukup luas, antara lain dalam hal pergerakan orang. Sebab, bila Pemkab Bogor melaksanakan PSBB, maka bisa membatasi warganya untuk  masuk dan ke luar Jabodetabek melalui pembatasan akses transportasi.

BPTJ sendiri sudah membuat rekomendasi bagi pemerintah daerah yang bisa membatasi  transportasi kereta, angkutan umum untuk keluar dan masuk Jabodetabek.

Dalam Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor SE. 5 BPTJ, disebutkan, “Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam keterangan Pers Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020, serta memperhatikan saran masukan berbagai pihak dan komitmen bersama dari Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ),  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan seluruh Dinas Perhubungan Provinsi /Kabupaten /Kota di wilayah Jabodetabek, selaku pemangku kepentingan bidang transportasi di wilayah Jabodetabek, maka dipandang perlu dilakukan pembatasan terhadap warga di wilayah Jabodetabek untuk melakukan perjalanan keluar dan atau masuk wilayah Jabodetabek.”

Jika Kabupaten Bogor  melaksanakan PSBB maka SE BPTJ bisa diberlakukan.

Namun demikian Bupati Bogor  Ade Yasin mengatakan Pemkab Bogor belum mengajukan PSBB ke Kemenkes.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona Bupati Bogor telah memberikan sembilan perintah kepada para Camat salah satunya untuk membentuk Satgas Corona hingga tingkat RT/RW. Selain itu Pemkab Bogor melakukan pembatasan-pembatasan  seperti di Puncak dan pembatasan di perbatasan Depok dengan Cibinong. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *