Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemilik Lahan Imbas Interchange Kecewa Terhadap Pemkot Bogor

BOGOR-KITA.com – Warga para pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan interchange tol Jagorawi KM 42,5, Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, kecewa terhadap Pemerintah Kota Bogor khususnya Walikota Bogor Bima Arya dan Dinas PUPR. Karena hingga saat ini tidak membantu persoalan hilangnya akses jalan menuju ke lokasi lahan warga akibat adanya pembangunan interchange.

Hal tersebut diungkapkan para pemilik lahan usai rapat yang gagal digelar di PT Jasa Marga, Jakarta antara warga pemilik lahan, Pemerintah Kota Bogor, PT Jasa Marga, pengembang Sumarecon PT GSA dan lainnya.

“Rapat untuk membahas permasalahan yang hingga kini belum ada solusinya akhirnya batal digelar karena tidak hadinya Walikota dan Dinas PUPR.  Kami kecewa dengan tidak adanya perhatiandari Pemkot Bogor tentang masalah ini,” ucap Una perwakilan pemilik lahan.

Una menjelaskan, rapat digelar di PT Jasa Marga atas perintah dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan kisruh hilangnya akses jalan ke lahan milik warga dan soal tapal batas. Namun dari jadwal rapat pukul 09.00, hingga pukul 10.30 WIB, pihak Pemkot Bogor maupun Dinas PUPR tidak hadir, sehingga rapat dibatalkan dan dijadwal ulang. Namun demikian, sebelum rapat lanjutan nanti digelar kembali, warga meminta agar dilakukan terlebih dulu pengukuran ke lokasi lahan.

“Kami berharap semua pihak mau bersama sama ke lokasi lahan untuk mengetahui soal tapal batas dan solusi akses jalan ke lahan milik warga. Selain itu, untuk menghasilkan solusi terbaik, kami berharap agar semua pihak yang memiliki otoritas hadir pada rapat selanjutnya sehingga permasalahan ini terselesaikan dengan solusi terbaik,” jelasnya.

Sementara, Lurah Katulampa, Taufik menuturkan, dirinya hadir di rapat bersama perwakilan kecamatan. Tetapi karena dinas teknis yang berhubungan langsung soal permasalahan ini, yaitu Dinas PUPR, tidak hadir dalam rapat.

“Intinya rapat ini untuk mencari solusi bagaimana soal akses jalan ke lahan milik warga itu. Kami berharap ada solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya. [] Fadil

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *