Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

PDAM Kota Bogor Luncurkan Whistle Blower System, Mirip Web Pengaduan KPK

Untung Kurniadi

BOGOR-KITA.com – Setelah menginisiasi pembentukan perusahaan baru patungan dengan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Untung Kurniadi akan meluncurkan sistem pengaduan online bernama Whistle Blower System (WBS). 

 “Direksi ingin menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance /GCG) sekaligus mencegah tindak pidana korupsi (tipikor),” kata Untung, di Bogor, Senin (20/4/2015).

WBS yang masuk link website resmi PDAM Kota Bogor ini, menurut Untung, terinspirasi dari sistem serupa milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan, masyarakat bisa melaporkan aduan, dugaan korupsi dan tindak pidana lainnya, sehingga bisa menciptakan PDAM Kota Bogor yang  terbuka (transparency ), akuntabilitas (accountability), mandiri (independency), bertanggung jawab (responsibility) dan wajar (fairness), sesuai prinsip GCG.

“Sistem pengaduan WBS milik PDAM Kota Bogor dirancang khusus menjadi wadah bagi pihak-pihak yang tahu adanya indikasi atau perbuatan korupsi, namun merasa tidak aman untuk melaporkannya secara terbuka,” kata Untung.

Masyarakat bisa memanfaatkan sistem ini dengan mengakses website www.pdamkotabogor.go.id, dan mengklik link banner WBS di bagian kanan bawah. Pengirim dan pelapor akan diminta mengisi form aduan, dan login untuk mendaftar.

 “Sistemnya hampir sama dengan WBS milik KPK. Bedanya kalau milik KPK, pengirim harus menguraikan laporannya, siapa yang diduga pelaku, jabatannya harus pejabat negara, dan dokumen barang bukti. Sedangkan milik PDAM, siapa saja boleh dilaporkan dari staf, direksi hingga dewan pengawas. Dan harus melampirkan dokumen bukti,” beber mantan Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor ini.

Dokumen bukti wajib dilampirkan untuk mempermudah penyelidikan. Bukti bisa berupa scan surat yang ditandatangani pejabat terkait, foto dan lain-lain. Setelah mengirimkan semua aplikasi aduan dan bukti, si pelapor akan mendapatkan ID password dan bisa memantau progress laporannya.

Sistem ini sudah diterapkan di seluruh lembaga negara, termasuk kementerian dan BUMN. Rencananya,  peluncuran sistem baru di PDAM Tirta Pakuan ini berlangsung saat temu pelanggan akhir pekan ini. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *