Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pansus IX  DPRD Jawa Barat Rapat Kerja di TPPAS Lulut Nambo Kabupaten Bogor

BOGOR-KITA.com, KABUPATEN-BOGOR – Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IX  DPRD Jawa Barat gelar rapat kerja membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat  Tahun 2018-2023 bertempat di TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, Selasa (2/2/2021).

Rapat kerja dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta mitra kerja Pansus IX DPRD Jabar.

Wakil Ketua Pansus IX DPRD Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira mengatakan, kedatangan Pansus IX ke TPPAS Lulut Nambo adalah untuk memperdalam perkembangan TPPAS Lulut Nambo serta membahas prospek TPPAS Lulut Nambo itu sendiri.

“Hasil pendalaman itu  nantinya akan dituangkan ke dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Yunandar mengatakan, sampah bisa menghasilkan nilai ekonomi lebih apabila Pemerintah Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota mencanangkan program pengelolaan sampah. “Apabila bisa diproduksi menjadi pupuk kompos, biogas dan lainnya bisa menambah nilai ekonomis yang berdampak pada pendapatan daerah. hal-hal strategis seperti ini nantinya akan dituangkan ke dalam perubahan RPJMD,” katanya.

Jika perlu, imbuhnya, di seluruh kota kabupaten di Jabar diharuskan ada program pengelolaan sampah, minimal ada bank sampah, terlebih sampah yang bisa diolah menjadi biogas, kompos dan lain sebagainya.

“Sampah memiliki nilai ekonomis yang lebih, dan hal tersebut merupakan hal strategis yang seharusnya bisa masuk ke dalam perubahan RPJMD ini,” tutup  Yunandar Eka Perwira. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *