Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Operasional Penginapan OTW Dihentikan Sementara

BOGOR-KITA.com, PARUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor melakukan peninjauan ke penginapan OTW yang berlokasi di Jalan Mad Noer, Kampung Binong, Desa Iwul, Kecamatan Parung, menyusul aksi sejumlah warga pada Sabtu malam (21/2/2026).

Peninjauan dilakukan pada Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 09.30 WIB dan dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasyid, didampingi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor, Yogi Tritugastyo, mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas aksi warga yang memasang spanduk dan menyampaikan aspirasi terkait operasional penginapan tersebut.

“Kegiatan dipimpin langsung Bapak Kasatpol PP bersama tim PPNS. Peninjauan ini merespons adanya aksi massa pada Sabtu malam,” ujar Yogi, Minggu (22/2/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, Satpol PP menyebut pihak pengelola telah memiliki sejumlah dokumen perizinan. Namun, untuk menjaga kondusivitas wilayah dan mencegah potensi aksi lanjutan, dilakukan penghentian sementara kegiatan operasional penginapan selama bulan suci Ramadan.

Penghentian sementara tersebut ditandai dengan pemasangan garis PPNS (PPNS line) dan dituangkan dalam berita acara serta surat pernyataan yang ditandatangani perwakilan pihak pengelola.

Peninjauan dan pemeriksaan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Parung dan Pemerintah Desa Iwul.

Sementara itu, kuasa hukum pemilik penginapan, Bambang Julianto, menyatakan kliennya menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah.

Ia juga membantah tudingan bahwa penginapan tersebut tidak berizin. Menurutnya, dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan klasifikasi KBLI hotel melati, Keterangan Rencana Kota (KRK), dokumen UKL-UPL, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah dimiliki.

“Saat terjadinya aksi warga, kegiatan di penginapan sedang tidak beroperasi dan memang direncanakan akan dihentikan selama bulan suci Ramadan,” ujarnya. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *