Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Ono Surono: Penyusunan APBD Jabar Harus Libatkan Masyarakat

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menilai proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya melibatkan legislatif dan eksekutif, tetapi rakyat Jawa Barat juga harus dilibatkan.

Hal itu diucapkan usai dirinya dilantik menjadi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024-2029 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (9/10/2024).

“Selain Anggota dewan dan eksekutif, dalam penyusunan APBD kita juga harus bersama-sama masyarakat agar seluruh program di Jawa Barat diketahui oleh rakyat,” ujar Ono Surono.

Disinggung soal kinerja anggota dewan, Ono menyebutkan hal itu dikembalikan kepada demokrasi elektoral yang memang harusnya diubah. Pesta demokrasi pemilihan legislatif kemarin cenderung banyak mengeluarkan costnya (biaya-red) lebih besar. Sehingga mau tidak mau ini akan berpengaruh kepada kinerja siapapun anggotanya baik DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten kota.

“Tentu kami akan dorong agar banyak kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana membangun persepsi kepada masyarakat bahwa anggota dewan ini yang sering turun. Bukan hanya mau turun pada saat pemilihan, pada saat mau pemilihan tentu akan tidak dipercaya rakyat dan oknum rakyat yang pragmatis akan memanfaatkan situasi seperti itu. Sehingga kedepan mudah-mudahan kami dorong anggota legislatif ini agar mau terjun langsung sesuai dengan tugas fungsinya,” katanya.

Ditanya soal fungsi kedewanan antara DPR RI dan DPRD Provinsi, Ono mengatakan tidak ada yang berbeda secara fungsi anggota legislatif. Yang membedakan hanya cakupan wilayahnya, untuk DPR RI wilayahnya nasional sementara DPRD Provinsi lebih fokus di Jawa Baratnya. Persoalannya juga tidak jauh berbeda antara masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur. Tidak terkecuali sembilan daerah yang menjadi CDPOB yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perkembangannya. Indeks pembangunannya manusianya masih sangat rendah, pengembangannya harus terukur dan melalui perencanaan yang matang.

“Selain itu, ada angka pengangguran yang masih cukup tinggi, lalu penurunan APBD yang mencapai enam triliun. Maka satu hal yang perlu menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah bertugas bagaimana mengurus dan mengelola persoalannya dengan baik. Paling tidak, Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat itulah yang perlu kita dorong,” tutup Ono. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *