Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Oksigen Langka dan Sudah 65 Warga Isoman Meninggal, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Bergerak Cepat

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Endah Purwanti

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Kasus penambahan positif Covid-19 di Kota Bogor terbilang masih tinggi. Ditambah angka kematian warga yang sedang isolasi mandiri (isoman) juga tinggi. Seperti diketahui, dari data terakhir sejak Pemkot Bogor membuka layanan pemulasaraan di Posko PPKM Darurat 4 Juli hingga 15 Juli, sudah ada 65 jenazah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri (isoman).

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Endah Purwanti meminta Pemerintah Kota Bogor dan tim Satgas Covid-19 Kota Bogor bergerak cepat menekan angka kematian saat menjalani isolasi mandiri.

Sekretaris Komisi IV ini juga mengatakan, berdasarkan informasi warga yang meninggal saat menjalani Isoman disebabkan oleh tidak tertangani di rumah sakit. Selain itu juga karena minimnya oksigen yang seharusnya menjadi salah satu cara untuk mencegah kematian.

“Terkait krisis oksigen. Kami di Komisi IV mendorong Pemkot membentuk satgas oksigen di bawah BPBD. Karena ini bencana extraordinary. sehingga Dinkes bisa fokus pada tracing dan treatment, sedangkan BPBD memastikan pasukan oksigen aman,” ucap Endah Jumat (16/7/2021).

Tak hanya itu, Ia juga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan refocusing anggaran agar bisa dilakukan penganggaran tabung oksigen kecil untuk di-stok di masing masing puskesmas.

“Pemkot juga bisa memaksimalkan dana CSR, lalu berkomunikasi juga dengan provinsi dan BUMD provinsi. Kalau perlu dana CSR dari perusahaan bisa difokuskan ke satgas untuk pengadaan oksigen dan obat,” jelasnya.

Didorongnya Pemkot Bogor untuk bergerak cepat bukan tanpa landasan. Sebab, dikatakan oleh Endah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengutak-atik anggaran selama PPKM Darurat diberlakukan.

“Landasannya ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengatur kepala daerah mendanai PPKM Darurat lewat APBD. Kepala daerah diberi kewenangan untuk mengubah alokasi APBD jika butuh dana tambahan,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pemkot Bogor pada hari ini Jumat (16/7/2021) menerima 20 unit oxygen concentrator dari BNPB. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.