Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Nomenklatur Kementerian Berubah, Pelayanan Pemkab Jalan Seperti Biasa

Nurhayanti

BOGOR-KITA.com – Perubahan nomenklatur sejumlah kementerian dalam kabinet kerja yang dibentuk Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tidak mempengaruhi pelayanan dan tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, kepada PAKAR di Cibinong, Senin (27/10).“Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Selama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum diubah, ya kita ikuti yang ada,” ujar Wabup.

Menurutnya, persoalan perubahan, penambahan dan pemisahan kementerian, hanya terkait  koordinasi saja.“Tinggal nanti yang dipisah dikoordinasikan sama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red.) kita saja. Misalnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) mereka koordinasi ke Kementerian BLH dan Kehutanan. Kalau yang bidang pertaniannya ke Kementerian Pertanian,” terangnya.

Sejalan dengannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar yang ditemui terpisah menjelaskan, pemkab menunggu kebijakan terbaru terkait struktur organisasi. “Kalau ada kebijakan terbaru tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) ya kita ikuti ke sana,” tambahnya.

Berdasarkan pengumuman 34 menteri dalam Kabinet Kerja yang dilakukan Jokowi-JK pada Minggu (26/10), ada sejumlah kementerian yang berubah nama dan digabung.Kementerian Pariwisata tadinya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Ketenagakerjaan terpisah dengan Kementerian Sosial. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup bergabung dengan Kehutanan, serta Kementerian Kebudayaan digabung dengan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditambah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. = RFM

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *