Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

MK Tolak Gugatan Paslon 02, Rudy Susmanto Jaro Ade segera Ditetapkan Jadi Bupati Wabup Terpilih

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan sela atau dismissal terkait sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bogor 2024, Selasa, 4 Februari 2025.

Dalam sidang tersebut, MK menolak gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut dua, Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman, yang menggugat hasil rekapitulasi suara Pilbup Bogor.

“Sudah ditolak permohonan pemohon (Bayu – Mus -red),” ujar kuasa hukum Rudy Susmanto – Jaro Ade Herdiyan Nuryadin.

Kuasa hukum pasangan nomor urut satu, Rudy Susmanto – Jaro Ade lainnya, Erik Fitriadi, menyampaikan bahwa putusan MK ini secara resmi menggugurkan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Bayu Syahjohan.

Menurut Erik, pencabutan gugatan oleh pihak penggugat turut menjadi pertimbangan utama majelis hakim MK dalam mengambil keputusan.

“Putusan untuk Kabupaten Bogor, perkara 179 sudah diputuskan MK. Hasilnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim, termasuk adanya pencabutan gugatan dari Bayu Syahjohan, maka putusannya tidak dapat diterima alias ditolak. Jadi tidak dilanjut,” ujar Erik Fitriadi usai mengikuti sidang di MK.

Dengan putusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor harus segera menetapkan bupati dan wakil bupati Bogor terpilih maksimal dalam waktu tiga hari sejak putusan MK dibacakan.

Setelah penetapan oleh KPU, hasil tersebut kemudian akan diserahkan ke DPRD Kabupaten Bogor untuk diparipurnakan.

“Setelah itu diserahkan ke DPRD untuk diparipurnakan. Maksimal tiga hari setelah putusan,” tambah Erik.

Lebih lanjut, Erik menegaskan bahwa sejak awal pihaknya yakin gugatan ini akan ditolak MK karena tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan aturan, sengketa hasil pemilihan kepala daerah harus memenuhi ambang batas selisih suara 0,5 persen untuk dapat diterima MK, sementara dalam kasus ini, selisih suara antara pasangan nomor urut satu dan dua mencapai 44 persen.

“Dari segi gugatan juga materinya tidak memenuhi syarat formil, karena seharusnya Kabupaten Bogor itu kan 0,5 persen selisihnya, ini kan besar, 44 persen,” jelas Erik. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *