Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Memberdayakan Gereja untuk Menyelesaikan Masalah Papua

Oleh : Jokist dan Ertama

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Banyak cara dilakukan pemerintah  Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua mulai dari pemberian dana Otsus sejak tahun 2001, membangun sejumlah infrastruktur sampai membiayai mahasiswa asal Papua dan  Papua Barat untuk kuliah di beberapa kota di Indonesia bahkan di luar negeri. Tetapi semua upaya ini sepertinya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah intinya (core problems).

Eksistensi kelompok separatis seperti OPM dan sejumlah anasir pendukungnya seperti NFRPB,  ULMWP,  KNPB dan lain lain walaupun junlahnya kecil tapi bekerjasama dengan sejumlah NGO yang diprediksi kurang memiliki norma dan nilai nasionalisme selalu berusaha untuk memperbesar, memperluas dan mem-blow-up masalah Papua, termasuk menjelang 1 Desember 2019.

Terinformasi jika mahasiswa pemula asal Papua yang tidak mau turun ke jalan diancam oleh seniornya untuk tidak boleh kuliah. Sebuah warning bagi aparat hukum dan aparat keamanan untuk menangkap para pengancam.

Memang sebaiknya, pemerintah Indonesia menggunakan para elit atau pengurus gereja, pendeta dan pastor terutama yang terdaftar di KWI dan PGI untuk dilibatkan menyelesaikan masalah Papua, karena cara cara  antropologi,  sociologi dan pendekatan keagamaan perlu dicoba di Papua dan Papua Barat.

Menggunakan  pastor, pendeta dan pengurus/ketua gereja di Papua,  Papua Barat,  Maluku,  Jawa Timur,  Sumatera Utara,  Jawa Tengah, Sulawesi Utara,  Sulawesi Selatan,  Riau, Kepulauan  Riau,  Kalimantan Tengah,  Jawa Barat dan NTT adalah mungkin cara efektif menyelesaikan masalah  Papua dan manuver sayap politik OPM di beberapa kota.

Memperhatikan tanggal 1  Desember 2019 adalah hari Minggu, akan lebih baik dan bermanfaat jika para mahasiswa Papua dan Papua untuk mendatangi gereja gereja melakukan aktifitas ibadah daripada mengikuti unjuk rasa OPM apalagi jika unjuk rasa tersebut mengusung usulan yang tidak masuk akal dan berbau tuntutan separatis seperti menarik TNI dan Polri dari tanah Papua,  self determination dll pasti akan ditindak keras oleh aparat negara,  karena Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

Penduduk Papua perlu menyadari dan memahami bahwa OPM  adalah musuh bersama mereka sebab organisasi ilegal ini dapat merusak masa depan Papua dalam bingkai NKRI.

[] Penulis, adalah pemerhati masalah Papua

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *