Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Lewat Penyebarluasan Perda, Anggota DPRD Jabar Bahas Mekanisme BPJS Subsidi Pemerintah

BOGOR-KITA.com, Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Humaira Zahrotun Noor
melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Sosperda) No 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan kepada masyarakat Desa Lengensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Kamis (5/12/2024).

Humaira menyebut kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah kali ini sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa Perda yang bisa menjadi acuan, khususnya Perda Penyelenggaraan Kesehatan.

“Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat harus tahu apa saja peraturan daerah yang ada di Jawa Barat khususnya, karena sosialisasi ini dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat,” ucap Humaira.

Lebih lanjut Humaira menyampaikan kepada masyarakat bagaimana mekanisme terkait prosedur untuk mendapatkan pelayanan BPJS, baik subsidi pemerintah maupun non subsidi pemerintah.

“Masyarakat menjadi lebih tau kriteria BPJS apasaja dan juga mereka tau syarat dan ketentuan yang ingin memiliki bpjs subsidi pemerintah seperti apa, karena saya pun menjelaskan seditail mungkin bagaimana cara mendapatkan bpjs subsisdi pemerintah,” kata Humaira.

Kedepan, Humaira berharap melalui kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah bisa menjadi langkah strategis sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan BPJS.

“Kehadiran saya di DPRD Jabar ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam merekrut mana yang berhak mendapatkan bpjs subsidi dan mana yang tidak” tandasnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *