Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

LBH KBR Dukung Walikota Batalkan MoU Optimalisasi Baranangsiang

Prasetyo Utomo

BOGOR-KITA.com – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) dukugn Walikota Bogor yang akhirnya membatalkan memorandum of understanding (MoU) yang disepakati pada masa Walikota Diani Budiarto, tentang optimalisasi Terminal Baranangsiang.

Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif LBH KBR, Prasetyo Utomo yang dikirim ke Redaksi BOGOR-KITA.com, Sabtu (1/8/2015).

Prasetyo mengemukakan, ada syarat sah tidaknya sebuah MoU sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Yakni, kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian yang kemudian menjadi syarat subjektif dalam perjanjian. Kemudian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal yang kemudian menjadi syarat objektif perjanjian. “Ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat obyektif dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkan,” kata Prasetyo.

Berdasarkan hal tersebut, imbuh Prasetuo, LBH KBR mendesak Perjanjian MoU antara Pemkot Bogor dan PT. PGI batal demi hukum, karena tidak terpenuhi syarat obyektif dalam perjanjian, dikarenakan dalam MoU tersebut terindikasi dapat mengakibatkan hilangnya aset daerah. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *