Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Kota Bogor Masuk 10 Kota Paling Tidak Toleran di Indonesia

BOGOR-KITA.com – Kota Bogor masuk dalam kategori kota tidak toleran. Hal ini merupakan hasil studi Stara Institut terhadap 94 dari 98 kota di seluruh Indonesia tahun 2018. Kota Bogor bahkan masuk 10 kota paling tidak toleran dari 94 kota yang masuk objek studi. 10 Kota paling  tidak toleran itu berturut-turut adalah Sabang dengan skor (3.757), Medan (3.710), dan Makassar (3.637). Kota Bogor (3.533), Depok (2.490), Padang (3.450), Cilegon (3.420), Jakarta (2.880), Banda Aceh (2.830), Tanjung Balai (2.817).

Sedangkan 10 kota paling toleran berturut-turut adalah Singkawang (6.513), Salatiga (6.447), Pematang Siantar (6.280), Manado (6.030), Ambon (5.960), Kota Bekasi (5.890), Kupang (5.857), Tomohon (5.833), Binjai (5.830), Surabaya (5.823).

Hasil studi ini diumumkan oleh Stara Institut pada 7 Desember 2018.

Menurut keterangan yang diperoleh BOGOR-KITA.com, ada empat variable yang dijadikan objek studi oleh Stara Institut untuk mengukur tingkat toleransi sebuah kota. Keempat variable itu adalah regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif.

Masing-masing variabel terdapat beberapa indikator. Indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.

Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan. [] Admin

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *