Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komunitas Peduli Ciliwung : Pemkab Bogor Harus Fasilitasi Masyarakat yang Ingin Buang Sampah

BOGOR-KITA.com – Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Bogor yang masih membuang sampah sembarangan.

Saat dihubungi BOGOR-KITA.com, Selasa (11/6/2019), salah satu relawan KPC Suparno Jumar menggarisbawahi lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.

“Aparat pemerintah terendah di level desa kurang sensitif terhadap isu kesehatan lingkungan. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah Kabupaten Bogor berupa TPS, kendaraan pengangkut, personel tidak seimbang dengan luas wilayah dan produksi sampah,” tutur Suparno.

Lebih lanjut Suparno berharap Pemerintah Kabupaten Bogor meningkatkan pendidikan dan kampanye pentingnya berperilaku minim sampah.

“Perilaku minim sampah terutama sampah anorganik rendah,” tandasnya.

Sebelumnya Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan akan menindak tegas bagi siapa pun yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

“Pemerintah Kabupaten Bogor tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan. Peraturan Daerahnya sudah ada, dan akan kami tegakkan. Siapapun yang membuang sampah di sembarang tempat akan terkena Pasal 9 ayat 2 Perda Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Dalam aturan tersebut disebutkan setiap orang atau badan dilarang membuang sampah ke sungai, saluran, situ atau danau, dan mata air. Sanksinya berupa kurungan paling lama tiga bulan dan denda 50 juta,” kata Ade Yasin. [] Admin 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *