Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komisi V DPRD Jabar: Kesejahteraan Guru Honorer Harus Terus Diperhatikan

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pendidikan di Jawa Barat masih belum memadai dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan SDM ini di antaranya meningkatkan kesejahteraan bagi SDMnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, kesejahteraan bagi para tenaga pendidik masih perlu optimalisasi dan dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan memberikan status bagi tenaga pendidik itu sendiri. Hal itu sama halnya dengan yang dirasakan Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri ( FGHBSN ) Provinsi Jawa Barat.

“Jujur saya sangat prihatin dengan permasalahan manajemen SDM di dunia pendidikan karena hal ini bisa menjadi penghambat dalam perkembangan pendidikan di Indonesia,” ujar Abdul Hadi di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Jumat (17/7/2020).

Selain itu, lanjutnya, bahwa 50 persen waktu yang dibahas di Komisi V yaitu membicarakan tentang pendidikan. Salah satunya fokus pada pembahasan ketersediaan maupun kesejahteraan bagi tenaga pendidik termasuk honorer di Jawa Barat.

“Kami disini menjalankan fungsi untuk mengontrol sistem pendidikan di Jawa Barat agar semakin lebih baik lagi kedepannya dan dapat memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Barat,” kata anggota dari Dapil X (Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu).

Sementara itu, FGHBSN mengungkapkan dan mengapresiasi Komisi V DPRD Jabar yang turut mengawal perjuangan dari FGHBSN. Sehingga saat ini ratusan anggota dari FGHBSN telah menerima sertifikat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Komisi V yang sudah mendukung dan menjembatani terbitnya SK Gubernur ini,” tandas perwakilan dari FGHBSN. []Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *