Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komisi IV: Pembangunan Jalan Provinsi Jabar Harus Sesuai Standar

Komisi IV DPRD jabar saat kunjungi UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Tahun 2021 & Rencana Tahun Anggaran 2022 . (Foto : Farhat Mumtaz / Humas DPRD Jabar)

BOGOR-KITA.com, SUKABUMI- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa fokus pekerjaan di bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan terutama pengawasan pekerjaan – pekerjaan yang dibiayai dengan PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional ) baik untuk APBD perubahan 2020 maupun APBD murni 2021.

Anggota Komisi IV Daddy Rohanady, mengatakan, selain hal di atas, pihaknya juga fokus mengawasi standarisasi dan pekerjaan lain yang dibiayai dari APBD yang perlu diawasi dengan seksama agar percepatan pembangunan nya tidak berlarut larut.

“Yang pertama, jalan – jalan yang tidak dibiayai APBD memang jalan yang dicover PT. Semen Jawa ada 12 KM yang digarap 2 Km per tahun yang memerlukan waktu terlalu panjang, maka kita dorong akselerasi atau percepatan supaya tidak berlarut- larut,” kata Daddy saat memonitor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Provinsi Jawa Barat di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (20/5/2021).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti standarisasi jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan memiliki lebar yang proporsional agar mengurangi risiko kecelakaan.

“Kemudian jalan standarisasi yaitu semua jalan milik provinsi Jawa Barat, komisi IV meminta untuk lebarnya harus 6 meter untuk mengurasi kecelakaan di jalan dan terakhir soal jalan yang dibiayai dana PEN,” ujar Daddy Rohanady.

Daddy menekankan, mengenai pengerjaan jalan dengan penggunakan dana PEN, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa-apa namun tetap harus membayar utang yang ada dan itu harus segera dicarikan solusinya

“Ada 2 hal yang kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik ada 2 kerugian , satu adalah masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa- apa dari pekerjaan yang terbengkalai yang kedua kalau perkerjaan tersebut tidak selesai atau tidak baik, kita tetap harus membayar utangnya,” tegasnya.

Daddy menambahkan, Dinas Bina Marga harus memegang tegus motto mereka yaitu “Jalan mantap, Ekonomi Lancar. Itu harus diterapkan sebagai penyemangat para pegawai dinas tersebut agar dapat bekerja dengan baik demi memajukan ekonomi Jabar.

“Khusus untuk bina marga, motto itu jangan dilupakan, karena saya kira motto itu bagus yaitu jalan mantap ekonomi lancar artinya ketika jalannya mantap pastinya ekonomi sekitar akan lancar sehingga akan dirasakan oleh masyarakat jawa barat khusunya ” tutup Daddy.[] Hari/Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *