Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komisi IV DPRD Kota Bogor Kawal Penyaluran Bantuan Alat Dengar untuk Disabilitas

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor terus mengawal proses penyaluran bantuan alat dengar bagi warga disabilitas tuna rungu.

Bantuan sebanyak 140 alat dengar ini berasal dari anggaran APBD serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dan didistribusikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, kami bisa bersilaturahmi dengan teman-teman disabilitas dan mengawal proses penyaluran bantuan alat dengar,” ujar Rezky pada Jumat (14/3/2025).

Senada, Sekretaris Komisi IV, Juhana, menegaskan bahwa penyaluran alat bantu dengar ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Sesuai amanat Perda 2 Tahun 2021, kami ingin memastikan saudara kita yang disabilitas mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan hal itu terlihat dalam penyaluran bantuan hari ini,” jelas Juhana.

Selain mengawasi proses distribusi alat dengar, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga membahas wacana perubahan sistem data kesejahteraan sosial.

Anggota Komisi IV, Endah Purwanti, mengungkapkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Ke depan, DTKS tidak lagi digunakan, dan sistem baru ini akan terpusat di bawah Badan Pusat Statistik (BPS),” terang Endah.

Endah menambahkan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan akurasi data serta mempermudah koordinasi dan pelaksanaan program bantuan sosial.

“Ini dilakukan agar anggaran lebih efektif dan program bantuan sosial bisa berjalan lebih efisien,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.