Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Komisi II DPRD Jabar Kunker ke Tasikmalaya

BOGOR-KITA.com, TASIKMALAYA – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Perikanan dan  Kelautan Wilayah Selatan Singaparna dan Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan di Cikokol Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (16/11/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan, dalam kunjungan kerjanya kali ini pihaknya meninjau langsung kondisi Balai dan UPTD yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari hasil peninjauan di lapangan, pihaknya mendapati kondisi balai yang dinilai kurang baik karena terdapat sejumlah kerusakan khususnya pada sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan.

“Komisi dua ingin mengetahui secara langsung kondisi eksisting di lapangan karena mungkin saja saat dinas melaporkan kondisi balai atau UPTD tidak secara komprehensif dan ternyata saat kita meninjau langsung banyak sekali keadaan balai atau UPTD yang sangat memprihatinkan,” ujar Lina Ruslinawati.

“Seperti kolam yang bocor, bangunan yang tidak terawat dan sarana prasarana yang tidak terpenuhi sehingga kinerja mereka tidak maksimal,” sambung Lina.

Menanggapi hal tersebut Lina menegaskan, pihaknya akan mendorong melalui nota komisi untuk menunjang kinerja balai dan UPTD lebih maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.

Selain itu pihaknya mengharapkan, pada Tahun 2023 akan ada anggaran yang cukup untuk balai dan UPTD dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak pada PAD Jawa Barat.

“Komisi dua mendorongnya dengan nota komisi untuk menunjang kinerja balai dan UPTD untuk lebih maksimal sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dan komisi dua juga mengharapkam di tahun 2023 mendatang, akan ada anggaran yang mencukupi untuk balai dan UPTD bekerja dengan tenang, sarana prasarana yang terpenuhi jadi otomatis kualitas dan produktivitas meningkat  sehingga berdampak pada PAD Jawa Barat,” tutup Lina Ruslinawati. [] Humas

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *