Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin
-

Komisi I DPRD Jabar Pantau Persiapan Pilkada 2020

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam tahapan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pertemuan tersebut juga sekaligus mengingatkan penyelenggara Pilkada memiliki beban tugas yang cukup berat. terutama dalam menjaga proses jalannya persiapan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bandung saat ini sedang melakukan persiapan baik administratif maupun fasilitas penyelenggaraan pilkada.

“Beban tugas penyelenggara pemilu ini kan sangat berat, sehingga ini menjadi penting untuk kita tinjau ke daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020,” ujar Sadar di KPU Kabupaten Bandung, Rabu (12/2/2020)

Kendati demikian, Sadar tidak menampik masih adanya kendala-kendala yang dihadapi KPU kabupaten/kota di jabar dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut. Di Kabupaten Bandung , salah satu kendala yang dihadapi yakni dengan adanya larangan honor bagi ASN yang dilibatkan di KPU-KPU kabupaten kota.  Berbeda dengan KPU kabupaten kota lainnya yang cenderung terkendala bangunan kantor KPU atau sarana infrastruktur yang tidak memadai

“Beberapa waktu lalu kita sudah mengunjungi tiga KPU didaerah dengan kondisi gedung yang tidak memadai,“ katanya.

Karena itu, lanjut Sadar, perlunya perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan pemilu yang bersih dan juga menciptakan pemimpin yang bersih.

“Semuanya bermula dari pemilu yang bersih untuk menghasilkan pemimpin yang bersih,” tandasnya. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *