Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komisi I DPRD Jabar Dorong Inventarisasi Aset

BOGOR-KITA.com, GARUT – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman meminta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisasi aset-aset daerah agar lebih tertib dalam pengelolaannya. Lahan-lahan tidur dan aset bangunan agar tak terbengkalai dan berdaya guna agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

“Jadi kita harus mengkaji lebih dalam bahwa persoalan aset ini adalah persoalan warisan. Warisan masalah yang sudah turun temurun dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujar Bedi dalam kunjungan Komisi I DPRD Jabar di Gedung Bakorwil IV, Kabupaten Garut, Kamis (28/1/2021).

Dia mencontohkan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang sudah teratur SOTK yang cukup banyak bisa disatukan dalam satu wilayah. Sehingga ada efisiensi dan pemanfaatan yang lebih tertata. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan aset di antaranya pengorganisasian dari leading sektor yang menangani aset. Menurutnya, institusi yang menangani aset kapasitasnya terlalu kecil. Seharusnya ada institusi khusus untuk menangani aset yang memiliki kapasitas, kewenangan, kapasitas anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai aset.

“Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategori (dikategorisasi) yang sudah bersertifikat mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status penguasaan saja,” jelasnya.

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi, dengan perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

“Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, koperasi bila di perkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahaan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai,” jelasnya. [] Hari/ Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *