Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Kinerja tak Maksimal, DPRD Minta Bima-Usmar Evaluasi SKPD

Aswadi di radio Megaswara

BOGOR-KITA.com – Hampir enam bulan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Walikota Usmar Hariman merotasi satuan kerja perangkat daerah [SKPD).

“Pejabat yang dilantik di Kebun Raya Bogor (KRB) 6 bulan lalu ternyata belum membawa perubahan yang signifikan terhadap realisasi program skala prioritas yangg dicanangkan,” kata anggota Komisi A DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi  di Bogor, Selasa (31/3/2015).

Menurut Ahmad Aswandi, rotasi dan mutasi eselon 2 maupun eselon 4 beberapa waktu lalu itu malah banyak yang tumpang tindih bahkan banyak pangkat dan golongan yang acak-acakan. “Di Kecamatan Tanah Sereal golongan III C bisa jadi lurah, sementara di Dinas Pendidikan, kepala sekolah loncat jadi sekdis.[i] Sekain itu, tak sedikit jabatan yang kosong. Belum lagi verifikasi aset yang dilakukan BPKAD belum berjalan maksimal, masih banyak aset yang terbengkalai. Sementara  kaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) dan  transportasi masih berjalan di tempat,” ujar politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP).

Menurut Aswandi, belum maksimalnya kinerja SKPD diduga akibat kurang harmonisnya komunikasi antara SKPD dan Sekda. Bahkan saat ini SKPD terkesan kurang intens menjalin komuniikasi dengan walikota, yang akhirnya masing-masing SKPD kurang kreatif dalam menjalankan program.

Karena kinerjanya kurang maksimal, maka Aaswandi meyakini tahun 2015 ini akan banyak anggaran pembangunan yang tidak akan terserap. “Untuk itu Aswandi menyarankan agar walikota segera mengevaluasi kinerja SKPD. “Jika perlu diganti, walikota punya hak untuk itu,” kata Aswandi. [] Boy

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *