BOGOR-KITA.com – Keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di Ruang Kerja Sekda, Gedung Sate Bandung, Selasa (22/1/2019), yang mengatakan, progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan perkembangan yang signifikan, menjadi khabar yang menggembirakan. Pasalnya, proyek raksasa tersebut sempat berkembang pasang surut.
Dikutip dari laman KONTAN, Chandra Dwiputra, Direktur Utama proyek yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) bahkan sudah punya prediksi bahwa keseluruhan proyek ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan 2021.
Ini berarti, transportasi Jakarta Bandung akan berkembang semakin bervariasi. Variasi ini setidaknya mengubur image transportasi Jakarta – Bandung yang selama ini digambarkan sangat macet.
Lebih dari itu, pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung juga mencipratkan keuntungan besar bagi kawasan yang dijadikan transit oriented development (TOD).
Keuntungan besar karena pengembangan kawasan TOD tersebut akan dikembangkan menjadi kota baru yang modern yang memiliki sejumlah fasilitas mulai fasilitas perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, perbankan dan lains sebagainya.
Menurut Vianda M Mangan, GM Project Development KCIC, kawasan TOD Kawasan tersebut ditargetkan akan menjadi kota-kota baru yang di dalamnya akan dibangun kawasan bisnis berkelas internanasional, MICE, medical district, pusat riset dan pengembangan, kawasan pendidikan, dan lain-lain.
Kereta cepat Jakarta – Bandung itu sendiri akan memiliki empat titik stasiun, tiga di antaranya berada di wilayah Jawa Barat yakni Halim (Jakarta), Karawang (Jawa Barat), Walini (Jawa Barat), dan Tegalluar (Jawa Barat).
Total lahan yang akan dikembangkan menjadi kawasan TOD sekitar 1.800 hektare. Rinciannya, 250 hektare di Karawang, 1.278 hektare di Walini, di Halim 18,6 hektare dan sisanya di Tegalluar.
Menurut Chandra Dwiputra, Direktur Utama KCIC keempat kawasan TOD tersebut nantinya akan dikembangkan secara bersamaan. Sedangkan untuk pembangunan infrastrukturnya sudah masuk dalam paket kontrak kontruksi pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Invetasinya sekitar US$ 40 juta. [] Admin/dari berbagai sumber

Kusnadi Kardin
21/06/2019 12:29 12:29
“Orang Asing Boleh Memiliki Property di Indonesia” adalah Kebijakan Pemerintah yang dibuat tidak lama setelah Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden NKRI. Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Proyek Meikarta terlihat dengan sangat jelas. Pemerintah kemudian juga membuat Proyek KCIC Jakarta – Bandung yang akan memunculkan Proyek-2 Property di TOD Area nya; di daerah Halim, Kerawang, Walini dan Gedebage – Tegaluar. Pemerintah juga mengeluarkan Kebijakan Bebas Visa yang memudahkan orang asing untuk masuk ke Indonesia. Wajar kalau kita bertanya : Kenapa Kebijakan-2 Pak Jokowi begitu menguntungkan Konglomerat Bidang Property ? Yang juga patut dikaji adalah : Orang Asing dari Negara mana yang punya Potensi untuk membeli Property di Indonesia ? Apakah mereka OKB dari RRC ? Apakah kita tidak merasa khawatir dengan dampak nya dimasa mendatang ? Apa yang akan terjadi (30 – 50) tahun kedepan ?