Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

JM Ingatkan Pemkot Bogor Pembangunan Harus Sesuai Target RPJMD

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin meminta di tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya ini pembangunan harus diselesaikan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor yang sudah tertuang di dalam Perda nomor 14 tahun 2019.

Ia pun meminta secara khusus kepada Kepala Bappeda Kota Bogor untuk mengecek, 88 usulan pembangunan yang masuk ke dalam Musrenbang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan RPJMD.

“Jadi kami DPRD sangat mengingatkan bahwa usulan-usulan 2024 yang nanti akan kita laksanakan, ini adalah usulan kegiatan terakhir dari masa kepemimpinan Pak Wali. Tolong di-review kembali apakah ada yang terlewat atau tidak,” kata Jenal Mutaqin usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bogor Tengah, di Jalan MA. Salmun, tepatnya di samping Blok C dan D Pasar Kebon Kembang, Rabu (25/1/2023).

Dengan demikian, pria yang akrab disapa JM ini mengingatkan pihak Kecamatan Bogor Tengah untuk menyelesaikan penyaluran bantuan untuk korban bencana sesuai SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD.

Sebab, tahun lalu banyak bencana yang terjadi di Kecamatan Bogor Tengah. Tak hanya merusak permukiman warga, bahkan sampai menelan beberapa korban.

“Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai pemangku kebijakan, jangan sampai ada bencana yang berlarut, tidak mendapat treatment, atau perbaikan dari kita. Jadi selain usulan regular setiap tahun, fisik dan lain-lain, bencana alam adalah paling prioritas. Bahkan tidak usah dalam anggaran regular, bisa juga dianggarkan dalam BTT,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga kembali mengingatkan Pemkot bahwa dalam Musrenbang ada Permendagri 86 tahun 2017, tentang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan yang harus selalu dijadikan pedoman. Hal otu agar tidak ada usulan yang tidak terealisasi dan menumpuk setiap tahunnya.

“Jadi ini yang penting yang harus kita sama-sama saling mengingatkan bahwa jangan sampai seremonial tahunan Musrenbang, tapi ada usulan-usulan yang sebetulnya prioritas namun tidak tersentuh kembali karena kita jarang mengevaluasi pada Permen 86 tahun 2017 selalu mengingatkan untuk evaluasi,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.