Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Jarang Ngantor, Warga Adukan Kades dan Sekdes Rumpin ke Camat

Ngadu ke camat

BOGOR-KITA.com  – Niat Listiharoh, warga Kampung Pagatan, RT 003/RW 002, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah Desa Rumpin, guna meringankan biaya pendidikan anaknya harus pupus. Pasalnya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Rumpin tidak tak kunjung derada di kantor.

“Sudah dari tiga hari lalu datang ke Kantor Desa Rumpin , namun saya tidak pernah bertemu dengan kades  maupun sekdes. Padahal saya butuh SKTM untuk meringankan biaya pendidikan anak yang akan masuk SMP,” ujar Listiharoh kepada PAKAR di Aula Kecamatan Rumpin, Jumat (5/12).

Listiharoh mengemukakan, dirinya datang ke kantor desa selalu pada jam kerja. “Kades dan sekdes yang tidak masuk kantor, bukan karena saya datang di luar jam kerja,” katanya

Kesal dengan pelayanan yang amburadul di kantor desa, Listiharoh pun mengadukan hal tersebut ke Kantor Kecamatan Rumpin. “Surat SKTM nya sudah dapat, tapi belum ada tandatangan Kades atau Sekdes, bolak-balik ke kantor desa kan butuh biaya,” kesalnya.

Setelah menerima keluhan warganya, Camat Rumpin Zulkifli mengatakan akan mengevaluasi kinerja aparatur desa yang diduga jarang berada di kantor. Menurut camat, jarang masuknya kepala desa dan sekretaris desa, kemungkinan disebabkan kurangnya kesadaran aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. “Banyak warga yang kecewa dengan kinerja mereka,” kata camat.

Ia berharap, kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan harus bekerja secara profesional. Pelayanan masyarakat dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten harus bisa berjalan optimal.

“Jika pelayanan dari tinggkat desa sudah tidak maksimal, bagaimana pelayanan ini bisa berjalan hingga ketingkat paling atas, karena semua berawal dari bawah,” tandasnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Desa Rumpin dan Sekertaris Desa Rumpin belum bisa di konfirmasi terkait keluhan warga tersebut. Mereka tetap belum masuk kantor. [] Harian PAKAR/Admin

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *