Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Hendardi Setuju Pemberian Remisi, Asal Tidak Diobral

Hendardi

BOGOR-KITA.com – Remisi dan pembebasan bersyarat secara normatif adalah hak bagi setiap narapidana, termasuk napi kejahatan korupsi. Karena itu tanpa alasan yang sah tidak bisa dilakukan pembatasan apalagi penghilangan hak tersebut. Hal ini dikemukakan Ketua Stara Institut, Hendardi dalam siaran pers yang diterima Redaksi BOGOR-KITA.com, Sabtu (14/3/2015).

Hendardi mengemukakan hal ini terkait berkembangnya wacana mencabut peraturan pemerintah tentang pembatasan pemberian remisi kepada tahanan korupsi, teoris dan narkoba.

Namun, imbuh Hndardi, remisi dan pembebasan bersyarat juga tidak bisa diobral. Hal itu harus diberikan dengan standar akuntabilitas yang tinggi sehingga tidak melukai rasa keadilan. “Kalau muncul anggapan bahwa hak rakyat juga dirampas koruptor, maka wajar hak koruptor juga dicabut, saya tidak sependapat dengan nalar seperti itu. Betul koruptor memiliki daya rusak tinggi, tetapi penanganannya tetap tunduk pada sistem pemidanaan dan pemasyarakatan. Bukan logika saling balas dendam,” kata Hendardi. [] Boy

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *