Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

GMNI Sukabumi Desak Pemkab dan DPRD Tolak Ijin PT SNN

BOGOR-KITA.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Sukabumi-Bogor, mendatangi kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, yang terletak di Jalan Jajaway, Kamis (18/10/2018).

Mereka membawa sejumlah atribut aksi di antaranya spanduk, bendera dan karton yang bertuliskan tolak pembangunan agro wisata, laksanakan reforma agraria sejati, pemerintah daerah kabupaten Sukabumi gagal.

Koordinator Aksi Dasep Indra Witarsa menegaskan, dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 dan Perpes no 86 tahun 2018 telah dengan tegas mengatakan bahwa objek TORA (tanah objek reforma agraria) adalah tanah-tanah negara dan tanah HGU, HGB, dan HGP yang telah habis ijin atau telah ditelantarkan oleh si pemilik hak menjadi landasan atau objek pelaksanaan retribusi tanah kepada para petani, buruh tani dan petani-petani kecil.

Oleh sebab itu, kata Dasep Indra, HGB PT. Surya Nusa Nadicipta(SNN) telah jelas menjadi salah satu objek TORA, karena telah menelantarkan atas hak yang diberikan negara.

“Upaya yang dilakukan oleh PT. Surya Nusa Nadicipta dalam membangun agro wisata/wisata agro telah cacat hukum, kerena telah melanggar poin-poin penting dalam semua regulasi,” kata Dasep Indra Witarsa di sela-sela aksi unjuk rasa.

Indra menambahkan, pihaknya juga menuntut beberapa poin yang harus diselesaikan, di antarnya yaitu, evaluasi ijin operasi pembangunan PT Surya Nusa Nadicipta, pembangunan agro wisata/wisata agro di Caringin, dan menolak kesepakatan yang diberikan perusahaan kepada rakyat tani Pasir Datar Indah dan Sukamulya. “Pemerintah harus melaksanakan reforma agraria sejati, wujudkan kedaulatan pangan dan menolak MOU rakyat petani Pasir Datar Indah dan Sukamulya bersama PT. Surya Nusa Nadicipta (SNN) tertanggal 9 Februari 2018,” kata Indra. [] Dede Heri

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *