Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

DPS Pertanyakan Evaluasi PSBB Tahap Dua Kota Bogor

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani (DPS) menyetujui perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor asalkan itu baik untuk terus menekan  penyebaran covid-19. Karena itu, DPS mempertanyakan evaluasi PSBB yang sudah berjalan.

Terkait pelaksanaan PSBB tahap ketiga, politisi Partai NasDem ini menyebut dua hal penting. Pertama, ketegasan dalam penerapan PSBB dan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga di masa pemberlakuan PSBB.

“Perlu diperhatikan bansos untuk warga terdampak covid-19. Ini harus segera di salurkan dan tepat sasaran,” katanya kepada BOGOR-KITA.com, Senin (11/5/2020).

Ia juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk sigap, cepat dan tanggap untuk segera memperbaiki pendataan dengan baik, jangan bertele tele dan jangan lagi ada kesalahan kesalahan pendataan di tahap berikutnya.

“Buka daftar penerima bansos seluas luasnya yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bogor agar kita sama sama bisa memantau, mengawal dan mengawasi jalannya pembagian bansos itu tanpa ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil manakala ada penerima double,” jelasnya.

Kepada masyarakat Kota Bogor DPS mengimbau agar patuh terhadap imbauan pemerintah terkait pelaksanaan PSBB. Sementara kepada Pemkot Bogor, DPS meminta agar aturannya harus dibuat jelas dan tegas dan berlaku bagi siapapun kecuali sektor sektor yang memang dikecualikan.

“Dengan begitu, hak dan kewajiban berjalan selaras beriringan. Kalau haknya masyarakat terpenuhi maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menaati aturan yang diterapkan oleh Pemkot Bogor dan itu wajib ditaati,” pungkasnya [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *