Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

DPRD Minta Pemkot Tegas Terhadap Hotel Whiz

DPRD Kota Bogort

BOGOR-KITA.com – Anggota Komisi A DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi meminta  Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tegas terhadap rencana pembangunan gedung bakal Hotel Whiz. Pemkot harus menghentikan seluruh kegiatan pembangunan sampai semua perizinan dilengkapi.

“Pemkot harus tegas. Jika masih ada pelanggaran, perizinan yang sudah diberikan harus dibatalkan. Ketegasan ini perlu untuk memberikan efek jera kepada siapapun pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Bogor,” tegas pria yang kerap disapa Kiwong itu kepada PAKAR di Bogor, Minggu (30/11).

Aktifis PMII Kota Bogor ini menambahkan, jangan sampai niat baik pemkot menyebabkan pengusaha berbuat sesuka hati. “Pemkot harus memastikan tidak boleh dulu ada kegiatan apapun sampai semua persyaratan dipenuhi,” tukas politisi PPP tersebut.

Pembangunan gedung bakal Hotel Whiz muncul menjadi persoalah karena diduga memanipulasi izin gangguan (HO) dari warga. Belakangan, Hotel Whiz juga diduga menggunakan air bawah tanah secara ilegal. Izin HO itu kini ditangani Wasbangkim, sementara penggunaan air bawah tanah secara ilegal ditangani Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor.

“Wasbangkim sudah melayangkan surat teguran kedua dan tembusannya disampaikan ke Satpol PP,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor, Eko Prabowo kepada PAKAR, di Bogor, Minggu (30/11).

Terkait penggunaan air bawah tanah secara ilegal, menurut Eko, sebetulnya bisa ditindak langsung oleh BPLH dengan melakukan penyegelan. “Tapi kita tunggu saja tindak lanjut dari Wasbangkim,” katanya.[] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *